Di negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa dengan tingkat perekonomian yang berkembang, menjadikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bukanlah sesuatu yang murah, karena begitu banyak biaya yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan seorang warganya. Sebab denga itu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap warga negara dijamin kesehatannya dengan mengeluarkan anggaran kesehatan 20% dari biaya pengeluaran tahunan.

Misalkan kita menghitung biaya Negara Indonesia sebesar 800 tryliun 1 tahun dikalikan 20% untuk biaya kesehatan sekitar 160 tryliun hanya untuk biaya kesehatan, seandainya biaya pendaftaran tidak lagi terdapat pada bayi yang gizi buruk atau kekurangan vitamin lainnya, tetapi tidak maksimal karena biaya yang dikeluarkan dan banyaknya korupsi di Indonesia telah menyebabkan banyak bayi ditemukan gizi buruk dan penyakit lainnya seperti polio dan katarak, dimana tanggung jawab pemerintah yang telah dipilih oleh warganya dalam demokrasi .

Kesehatan Rakyat: Konstitusi Amanah kerjasama asean di bidang budaya

Kesehatan merupakan hak fundamental yang hanya pantas menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam amandemen Pasal 45 UUD 28H ayat (1) disebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pemeliharaan kesehatan.” Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) amandemen ke-4 dinyatakan “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak mereka dapatkan”.

Selain itu, Pemerintah Indonesia merupakan salah satu pihak (negara pihak) yang menyatakan komitmennya kepada dunia internasional untuk mengikatkan diri dalam kovenan internasional yang mengatur masalah ekonomi, sosial, dan budaya (ESC) atau International Covenant on Economic. Hak Sosial dan Budaya (ICESCR). Kovenan telah diratifikasi melalui UU No. 11/2005 pada 28 Oktober 2005. Dalam Pasal 12 kovenan secara tegas ditetapkan bahwa “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.”

Untuk mewujudkan kondisi ideal dalam bidang pelayanan kesehatan maka agenda yang mendesak untuk dilakukan adalah:

1. Dalam jangka pendek kita harus terus melakukan advokasi (pembelaan) hak di bidang kesehatan. Masalah dan akar penyebab pelayanan kesehatan harus menjadi tema pembicaraan / diskusi dengan warga di komunitas ini. Diskusi ini harus merumuskan agenda yang berisi tentang tabulasi masalah, peta masalah, peta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi bagi pemecah masalah pelayanan kesehatan. Para pihak yang terlibat seperti kepala desa, kepala puskesmas, Dinas Kesehatan atau anggota DPRD bisa diundang hadir dalam diskusi. Selain memberikan informasi sebagai nara sumber, keberadaan mereka juga harus digunakan untuk menyampaikan tekanan / tuntutan dari permasalahan yang telah diinventarisasi.

2. Dalam jangka panjang, warga harus aktif melakukan regulasi di bidang kesehatan yang masih meminggirkan kepentingan masyarakat luas, terutama masyarakat miskin. Misalnya peraturan tentang anggaran kesehatan, standar pelayanan, besaran retribusi puskesmas dan rumah sakit, pengaturan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin, seperti GAKIN, ASKESKIN dan SKTM agar mudah diperoleh masyarakat miskin.

Baca Juga : Khasiat Internet

Negara – dalam hal ini pemerintah, harus senantiasa menjaga dan mengingatkan warga agar menjaga tanggung jawabnya. Dengan penyemaian benih kesadaran kritis di tingkat masyarakat, upaya kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya – termasuk pemerintah, keberadaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi suatu keniscayaan.

Untuk pencegahan dan solusi berbagai penyakit saya sarankan anda mengunjungi website neosoft1979.com [http://www.neosoft1979.com] yang banyak memberikan materi tentang kesehatan.

By nzzl.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *